Indramayu Jabar, SIBER88.CO.ID_Pemerintah daerah Indramayu dipandang cukup bagus dalam penurunan angka stunting(capai 14,4 %)oleh pemerintah pusat melalui Kementerian koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melalui rapat konsolidasi penurunan angka stunting di wilayah provinsi Jawa Barat, Jumat(20/1/2023).
Dalam rapat tersebut hadir menteri PMK,bupati Indramayu Nina Agustina, Kapolres Indramayu AKBP Fahri Siregar, Dandim 0616/Indramayu Letkol ARM Andang Radianto, Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Adjie Prasetya, Kadisnakes kabupaten Indramayu Wawan Ridwan, Dirut RSUD Indramayu Deden Boni Koswara dan Kadiskanla kabupaten Indramayu Edi Umaidi.
Muhadjir Effendi mengapresiasi langkah pemkab Indramayu dalam berupaya menurunkan angka stunting. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan bantuan piranti kesehatan seperti USG, dan antropometri kit, serta program makanan tambahan dan pelatihan kader.
Muhadjir mengatakan support anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat ini bertujuan untuk menuntaskan penurunan angka stunting hingga dalam waktu yang cepat angka stunting dapat diatasi bersama sama.
Semetara, bantuan dan support dari pusat juga diberikan oleh BKKBN. Melalui Kepala BKKBN pusat Hasto Wardoyo yang telah mengalokasikan anggaran pendampingan bagi keluarga sunting untuk Indramayu pada tahun 2022 sebesar 15 milyar rupiah dan terserap sekira 9 milyar rupiah.
Bupati Indramayu, Nina Agustina menegaskan,penanganan stunting ini harus dilakukan bersama dan saling bahu membahu oleh seluruh stake holder.
Menurut Nina, penurunan angka stunting yang mencapai 14,4 persen harus berkelanjutan sehingga angka stunting di kabupaten Indramayu dapat turun drastis.
Nina memaparkan terobosan untuk menurunkan angka stuntng terus dilakukan dengan seluruh jajarannya yang tergabung dalam satgas penurunan angka stunting.
“Dana desa dapat dialokasikan oleh desa tersebut untuk menurunkan angka stunting. Selama ini, kepala desa hanya fokus pada pembangunan infrastruktur sementara pengalokasian anggaran dana desa untuk penurunan angka stunting masih diabaikan,”pungkasnya. (Bzz)
