Jakarta, SIBER88.C0.ID_Anggota DPR Fraksi PKS Mulyanto tegas mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Kapal China yang masuk ke perairan Natuna beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan bahwa pemerintah jangan meremehkan hal tersebut karena menyebabkan wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain.
Oleh karena itu, Mulyanto mendesak pemerintah, khususnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan untuk tidak diam menghadapi pelanggaran kedaulatan oleh China.
Menurutnya, peristiwa itu adalah pelanggaran serius yang harus segera disikapi. Sebab, selain melanggar kedaulatan negara, masuknya kapal-kapal China mengganggu kegiatan penambangan migas di kawasan tersebut.
“Ini bahkan sudah bukan provokasi lagi, tetapi melanggar kedaulatan negara dan mengganggu kepentingan nasional (national interest). Jadi, pemerintah melalui Menteri Pertahanan dan Menko Marves harus bersikap,” kata Mulyanto.
Mulyanto mempertanyakan peran Menhan Prabowo dan Menko Marves Luhut selama ini terhadap pelanggaran yang terjadi.
“Sebagai Menhan harusnya Prabowo bersuara atas pelanggaran tersebut. Jangan malah memuji kehebatan militer negeri tirai bambu,” katanya dari PKS, Sabtu, 18 September 2021.
Ia turut menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang dikenal dekat dengan Pemerintah China yang seharusnya segera membicarakan masalah tersebut secara resmi.
“Bukan malah membiarkan sambil memberikan berbagai kemudahan datangnya ribuan tenaga kerja asing dari China. Miris kita kalau Menhan dan Menko Marves diam saja. Sebab, mereka berdua yang berwenang menentukan sikap resmi atas pelanggaran ini,” ujar Mulyanto dengan tegas.
Mulyanto menyebutkan bahwa posisi perairan Natuna sangat strategis dan tengah dilakukan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka mengejar target satu juta barel minyak per hari (BPH) 2030.
Oleh karena itu, pemerintah harus bisa memberi jaminan keamanan terhadap proses eksplorasi dan eksploitasi migas.
“Kalau tidak, maka target satu juta BPH hanya angan-angan belaka. Jadi, sudah sepantasnya pemerintah bertindak tegas mengusir kapal-kapal asing dari perairan kita. Apalagi ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan migas kita. Kita tidak boleh diam,” kata Mulyanto.
Mengingat Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah menyatakan bahwa kapal-kapal China di perairan Natuna Utara dekat Laut China Selatan kerap mengganggu aktivitas pertambangan kapal-kapal Indonesia.
Selain itu, ada ratusan hingga ribuan kapal China memasuki perairan Indonesia tanpa terdeteksi radar.
Red***
