Jakarta, SIBER88.CO.ID_Terbitnya tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam penanganan kasus dugaan korupsi di sektor batu bara oleh Kejaksaan Agung dinilai menjadi indikator bahwa penyidik telah menemukan dasar yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Pakar Hukum dan Kriminolog, Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N., menyatakan bahwa diterbitkannya Sprindik menunjukkan adanya dugaan rangkaian peristiwa pidana yang telah didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup sehingga layak untuk didalami melalui proses penyidikan.
“Terbitnya Sprindik mengindikasikan bahwa penyidik telah menemukan adanya keterkaitan yang kuat antara Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan keterangan saksi yang perlu dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum,” ujar Anton.
Menurutnya, dengan telah dilimpahkannya berkas perkara kepada Kejaksaan Agung serta diterbitkannya tiga Sprindik, perkara tersebut telah memasuki tahapan penegakan hukum yang lebih serius dan konkret.
Penerbitan tiga Sprindik juga menunjukkan bahwa penyidik melihat adanya beberapa rangkaian dugaan tindak pidana atau keterkaitan peran yang harus diperiksa secara terpisah dan mendalam.
Meski demikian, Anton mengingatkan bahwa Sprindik bukan merupakan putusan yang menyatakan seseorang bersalah. Seluruh proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan.
“Penyidik wajib membangun konstruksi perkara secara utuh, menjelaskan siapa yang diduga melakukan perbuatan, siapa yang memperoleh keuntungan, besaran kerugian negara, bagaimana aliran dananya, serta keterkaitan seluruh barang bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana,” katanya.
Anton juga menegaskan bahwa klaim mengenai kepemilikan uang maupun emas yang ditemukan dalam proses penyidikan tidak cukup hanya berdasarkan pengakuan lisan.
“Pengakuan tersangka hanyalah salah satu alat bukti. Dalam hukum acara pidana, pembuktian tidak bertumpu pada pengakuan semata.
Semua klaim harus diuji melalui dokumen kepemilikan, sumber penghasilan, jejak transaksi, laporan kekayaan, data perpajakan, rekening terkait, hingga penelusuran beneficial owner atau pemilik manfaat yang sebenarnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberadaan suatu aset di lokasi tertentu juga tidak otomatis membuktikan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Seluruhnya tetap harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa apabila hasil penyidikan nantinya membuktikan adanya tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindak pidana pencucian uang, maka seluruh pelaku harus dijatuhi hukuman secara tegas sesuai tingkat kesalahannya.
“Negara harus merampas seluruh hasil kejahatan, memulihkan kerugian negara, membebankan uang pengganti, bahkan mencabut hak pelaku untuk menduduki jabatan publik apabila memenuhi ketentuan hukum,” ujarnya.
Sebaliknya, apabila penyidikan tidak mampu membuktikan adanya tindak pidana secara sah dan meyakinkan, Anton menegaskan bahwa negara wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta memulihkan hak dan nama baik pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.
Menurutnya, perkara dugaan korupsi batu bara ini merupakan ujian besar bagi kredibilitas Kejaksaan Agung.
“Masyarakat menunggu agar tiga Sprindik ini tidak berhenti sebagai administrasi penyidikan semata, tetapi benar-benar menghasilkan pembuktian yang terang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.
Siapa pun yang bersalah harus dihukum tanpa pandang bulu, sedangkan mereka yang tidak terbukti bersalah wajib mendapatkan perlindungan hukum,” tegas Anton.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan karena tekanan opini publik ataupun pengaruh kekuasaan.
“Hukum harus berdiri di atas kebenaran dan alat bukti, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan. Inilah momentum untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan keadilan tetap menjadi panglima tertinggi dalam negara hukum Indonesia,” pungkasnya.
