Bekasi Jabar, SIBER88.CO.ID_Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke wilayah Bekasi, Jawa Barat, dalam rangka memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dengan Provinsi Guangxi Zhuang. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada Rabu(14/01/2026).
Rombongan Kemenko Perekonomian dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional serta Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, yang diwakili oleh Yudith Dewanda Putra, Jenny M.T. Sihombing, S.T., M.Sc.Eng., Hanif Kridho Pangatyo, Shindu Ravina, Anna Ilmika, dan Fitriyani Mir’ah Aliyatillah.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan ke Kawasan Industri Terpadu Indonesia–China (KITIC) yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, sekaligus untuk menjalin komunikasi dan mempererat hubungan dengan delegasi Daerah Otonomi Etnis Zhuang Guangxi. Rombongan disambut langsung oleh Presiden Direktur KITIC, Mr. Wei Shenghua.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai peluang kerja sama ekonomi strategis antara Indonesia dan Provinsi Guangxi, yang mencakup pengembangan kawasan industri, pendidikan vokasi, serta pembangunan infrastruktur pendukung industri.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah pengembangan Kawasan Industri Terpadu Indonesia–China (KITIC) di Bekasi. Kawasan ini merupakan Kawasan Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Nasional pertama yang didirikan oleh Tiongkok di Indonesia. Nilai investasi di kawasan tersebut mencapai USD 1,4 miliar dan diproyeksikan mampu menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja.
PT Kawasan Industri Terpadu Indonesia–China (KITIC) mencakup berbagai sektor industri, antara lain suku cadang mekanis, bahan bangunan, pergudangan dan logistik, serta industri pengolahan dan pengemasan makanan. Saat ini, KITIC tengah memasuki tahap pengembangan fase II.
Selain sektor industri, Pemerintah Provinsi Guangxi juga menyampaikan minat untuk memperluas kerja sama di bidang pendidikan vokasi di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan hubungan sister province antara Provinsi Guangxi dan Provinsi Jawa Barat. Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi digital guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
Dalam kesempatan tersebut, turut disinggung proyek kolaborasi strategis Indonesia–Tiongkok, yakni pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dinilai menjadi simbol kuat kemitraan kedua negara. Proyek ini dinilai berkontribusi besar dalam meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional.
Komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat hubungan bilateral dengan Tiongkok juga tercermin melalui kunjungan kenegaraan ke Beijing. Salah satu hasil penting dari kunjungan tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama ekonomi biru antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao.
“Implementasi MoU Blue Economy yang saya tandatangani dengan Menteri Perdagangan Tiongkok dalam pertemuan bilateral kepala negara Indonesia–Tiongkok di Beijing mencakup kerja sama multi-sektoral, mulai dari industri, pemanfaatan energi laut terbarukan, pengelolaan perikanan dan akuakultur, pariwisata maritim, hingga inovasi,” ujar Menko Airlangga Hartarto.
Selain itu, Menko Airlangga bersama Gubernur Provinsi Guangxi, Lan Tianli, juga membahas potensi kerja sama pembangunan proyek Giant Sea Wall di wilayah utara Pulau Jawa. Proyek tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping dalam pertemuan bilateral sebelumnya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Lan Tianli turut mengundang Menko Airlangga untuk menghadiri China–ASEAN Expo 2025 di Nanning.
Melalui rangkaian pertemuan ini, Indonesia dan Provinsi Guangxi menegaskan komitmen bersama untuk terus mendorong kolaborasi strategis lintas sektor demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan komitmennya untuk mendorong peningkatan investasi di sektor industri nasional, salah satunya melalui penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
RCEP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta lima negara mitra, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini bertujuan memperkuat rantai pasok kawasan, mendorong kemajuan UMKM, serta meningkatkan kerja sama perdagangan antarnegara anggota.
Konsep RCEP sendiri merupakan inisiatif Indonesia saat menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2011, dengan tujuan mengintegrasikan berbagai skema kerja sama ekonomi ASEAN yang telah terbentuk sebelumnya, termasuk ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEAN–Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), serta ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
