Bandar Lampung, SIBER88.CO.ID_Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Kamis(15/5/2025) melaksanakan pemusnahan barang bukti tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap(Inkcraht) periode 6 November 2024 – 15 Mei 2025 sebanyak 373 perkara.
Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di jalan Pulau Sebesi Nomor 93 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.
Dalam Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung,Nurmajayani SH MH, Walikota Bandar Lampung diwakili oleh Asisten 1 Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sukarma Wijaya,Kapolresta Bandar Lampung,Kombespol Alfret Jacob Tilukay,Dandim 410/KBL diwakili oleh Pasi Intel Kodim 0410/KBL,Mayor Inf Bagus Irawan,Pengadilan Negeri Tanjung Karang diwakili Panitera Muda Pidana,Agus Tendi Kesuma,Kasi Intelijen Kejari Bandar Lampung,M Angga Mahatama,Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan,Agus Kurniawan,BPOM diwakili oleh PFM Ahli Madya,Emmy Mulyandari, BNN Provinsi Lampung diwakili oleh Kasi Intel BNNP,Aryo Harry Wibowo, Jaksa/pegawai Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan para rekan-rekan awak media.
Barang Bukti yang dimusnahkan antara lain :
1. Barang Bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat : ± 404,73369 Gram,ganja seberat ± 984,0624 Gram,extacy seberat : ± 5,7456 Gram dan 574 butir.
2. Berbagai macam obat-obatan seperti Lanadexon sebanyak 550 Kaplet dan 337 jenis obat lainnya
3. 2 pucuk senjata api rakitan beserta 4 butir amunisi.
4. Puluhan pucuk Senjata tajam.
5. Puluhan Barang bukti elektronik. Handphone berbagai macam merk.
6. Berbagai jenis pakaian dan tas.
7. Oli kotor.
Tata cara pemusnahan barang bukti narkotika dengan jenis sabu-sabu dan Extacy dimusnahkan dengan cara diblender dengan cairan konsentrat hingga larut dan kemudian dibuang ke selokan, barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api dipotong dengan menggunakan gerinda sedangkan barang bukti berupa obat-obatan berbagai macam merk dimusnahkan dengan cara dibakar.
Pemusnahan barang bukti ini merupakan komitmen untuk mewujudkan penegakan hukum agar tidak menimbulkan perspektif tentang penyalahgunaan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incraht).
