Seram Bagian Barat Maluku, SIBER88.CO.ID _ Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Jodis Rumasoal, yang juga sebagai anggota Komisi II DPRD SBB, mengkritik lambannya penanganan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Taniwel oleh pemerintah daerah melalui Dinas PUPR SBB.
Ruas jalan yang dipermasalahkan antara lain:
– Jalan Taniwel-Buria (18 km)
– Jalan Buria-Riring (15 km)
– Jalan Riring-Rumahsoal-Neniari Gunung (7 km)
– Persimpangan Buria-Lohia Sapalewa (6 km)
– Persimpangan Buria-Laturake (9 km)
Sejak 2017, proyek pembangunan jalan Buria-Taniwel dan Laturake mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 15 miliar. Pada 2020, jalan Buria-Riring-Rumahsoal diselesaikan dengan lapen.
Tahun 2021, perbaikan jalan Buria-Lohia Sapalewa menggunakan anggaran daerah sekira Rp 400 juta, ditambah dana desa, tetapi hanya menghasilkan jalan tanah.
“Pada tahun 2023, alokasi anggaran Rp 1 miliar disiapkan untuk menyelesaikan 1 km jalan Buria-Taniwel dengan status aspal lapen,” ujar Rumasoal dengan mimik kecewa saat dikonfirmasi media ini,Selasa(20/8/2024).
Lanjutnya, 2022, APBD melalui dana alokasi khusus untuk jalan trans desa dari kementerian daerah tertinggal mengalokasikan Rp 12 miliar lebih dengan nilai tender Rp 11,7 miliar untuk pengaspalan.
Namun, tukasnya,proyek ini terhenti dengan status putus kontrak setelah lebih dari 50% pekerjaan selesai.
“Akibatnya, ruas jalan Neniari-Riring dan Rumahsoal-Neniari Gunung (7 km) tetap berupa jalan tanah,” kata dia.
Jodis Rumasoal menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas PUPR dan Pemda SBB dalam menyelesaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya di daerah pegunungan.
Menurutnya, meskipun anggaran besar, pekerjaan sering dilakukan asal-asalan.
Rumasoal, akrab disapa Bung JR, mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bupati SBB, tetapi hanya ada peninjauan tanpa realisasi.
Rumasoal juga menyoroti tiga masalah utama: putusnya jalan Taniwel-Buria di tanjakan Hermes, putusnya jembatan Sungai Sapalewa, dan terhentinya pekerjaan jalan Neniari Gunung.
“Jika masalah ini tidak segera ditangani, Rumasoal memperingatkan bahwa ia dan masyarakat dari tujuh daerah pegunungan siap menggelar aksi besar-besaran, melibatkan desa-desa seperti Nuruwe, Kamal, Neniari, Piru, Morekau, Lomoly, Patahuwe, Mornaten dan Taniwel,” tegas Jodis.
Jodis juga mendesak Penjabat Bupati SBB dan Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan masalah ini agar transportasi dan perekonomian masyarakat di daerah pegunungan dapat berjalan lancar dan aman.
