Tasikmalaya Jabar, SIBER88.CO.ID_Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol (Purn) Dr H Anton Charliyan MPKN mengaku tertegun saat membaca judul berita media online “Sejumlah Perwira Polisi Terindikasi Konsumsi Narkoba saat Pemeriksaan di Istana “.
Indikasi tersebut mencuat dalam pemeriksaan kesehatan (rikes) sebelum mereka masuk ke istana negara memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat siang (14/10/2022).
Anton memaparkan,kemudian di media online yang lain muncul berita berjudul “Istana Tegaskan Tak Gelar Tes Urine Kepada Perwira Polri Sebelum Pengarahan Presiden Jokowi” dimana Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres),Heru Budi Hartono merespon soal kabar yang menyebutkan bahwa ada delapan kapolda positif amphetamine saat test urine sebelum masuk Istana untuk mengikuti pengarahan presiden Jokowi.
“Istana tidak menyelenggarakan tes urine ketika persiapan pengarahan presiden ke Kapolri, Kapolda dan Kapolres, salah satu syaratnya kami minta kepala pusat kesehatan Polri dilakukan pemeriksaan swab PCR dan dilakukan jajaran Polri sendiri,”ujar Heru di istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
“Saya tentunya lebih mempercayai berita yang ditayangkan media yang kredibel. Sebab, saya sempat menghubungi orang orang tertentu di lingkaran istana, ternyata tidak ada test urine terhadap para Kapolda dan Kapolres,hanya pemeriksaan swab PCR yang dilakukan jajaran Polri sendiri. Saya bukan hendak membela institusi Polri, tetapi kenyataannya memang seperti itu,”tegas abah Anton panggilan akrab Anton Charliyan.
“Saya sendiri mengecam keras terhadap oknum Kapolda yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba tersebut. Saya mengapresiasi terhadap langkap Kapolri untuk membersihkan anggotanya yang melakukan berbagai penyimpangan, mulai dari judi online, narkoba dan lainnya,”tukasnya.
Namun dengan munculnya berita berita yang tidak valid tersebut, menurut Anton Charliyan, sungguh sangat menyesakkan dadanya, karena pemberitaan mengenai “Sejumlah Perwira Polisi Terindikasi Konsumsi Narkoba saat Pemeriksaan di Istana “, adalah tidak benar.
“Ini sudah jelas-jelas ada yang sengaja membuat berita-berita hoax, yang tujuanya ingin menyudutkan institusi Polri, mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam moment ini. Nah, dari sini makin terlihat jelas ada grand design yang memang sengaja ingin menghancurkan dan mendiskreditkan institusi Polri, yang pasti untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu……. Terbukti akhir akhir ini semakin gencarnya agar struktur organisasi Polri direformasi, ada yang usulkan di bawah Depdagri atau kementerian lainya,”ungkapnya.
Sebenarnya, kata Anton Charliyan, boleh boleh saja wacana tersebut muncul,tapi siapa yang bisa menjamin jika sudah di bawah departement tertentu pasti garansi 100% akan lebih baik ? justru kalau menurut hasil diskusi kami, akan banyak kerawanan yang akan terjadi , dengan kewenangan Polri yang cukup besar, Bila menteri di kabinetnya tersebut dari kalangan partai tertentu atau kelompok tertentu, maka tidak menutup kemungkinan power Polri akan diarahkan untuk kepentingan kelompok dan partai nya,”kata Anton.
“Lantas apa solusi terbaiknya ? yang paling urgent saat ini adalah reformasi kultural, terutama yang menyangkut masalah ,pelayanan publik, penegakan hukum , masalah internal institusi dan keteladanan, bukan reformasi struktural tapi reformasi kultural , bila perlu revolusi kultural sejalan dengan program revolusi mental-nya Presiden RI,”imbuhnya.
“Saya sangat setuju dengan langkah Kapolri yang membersihkan oknum-oknum anggota di internal institusi Polri, misalnya yang terlibat penyalahgunaan wewenang, terlibat dalam tindak yang merugikan masyarakat seperti beking judi online, illegal logging, peredaran narkoba dan lainnya.”pungkas mantan Kadiv Humas Polri ini. (Bzz)
