Bekasi Jabar, SIBER88.CO.ID_Polemik dokumen pendidikan Toyang dalam proses pencalonan Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, memasuki babak baru setelah Tok… Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Agustus 2026 mengabulkan permohonan yang diajukan Toyang melalui kuasa hukumnya diantaranya, Muhammad Reza Putra, SH.MH.CIL.CLA.CTL.
Putusan tersebut menjadi fakta hukum penting yang harus ditempatkan secara proporsional di tengah berbagai narasi yang sebelumnya berkembang di ruang publik mengenai identitas dan dokumen pendidikan Toyang.
Kuasa hukum Toyang menegaskan bahwa perkara pengadilan tidak seharusnya diadili melalui opini, pemberitaan, ataupun surat yang disampaikan pihak yang berkepentingan. Ukuran akhirnya adalah alat bukti yang diperiksa dan pertimbangan hukum yang digunakan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.
SURAT MEMINTA DILAKUKAN VERIFIKASI HUKUM PARDI BUKAN PUTUSAN PENGADILAN
Sebelumnya diberitakan melalui https://swarajabar.id/2026/08/23/bukan-sekadar-ijazah-polemik-toyang-menguji-transparansi-pn-cikarang/, bahwa kuasa hukum Pardi menyampaikan Surat Nomor 034/PH/VPS/VIII/2026 kepada Pengadilan Negeri Cikarang, yang antara lain menyampaikan kepentingan hukum dan meminta dilakukannya verifikasi terhadap dokumen yang dipersoalkan.
Namun perlu diluruskan kepada masyarakat bahwa surat dari kuasa hukum salah satu calon tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan dan dengan sendirinya tidak dapat membatalkan permohonan Toyang.
Setiap pihak tentu berhak menyampaikan pendapat dan kepentingan hukumnya sepanjang sesuai hukum acara. Akan tetapi, diterima atau ditolaknya suatu permohonan merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa.
Faktanya, berdasarkan putusan yang telah dibacakan, Pengadilan Negeri Cikarang justru mengabulkan permohonan Toyang.
Dengan demikian, berbagai keberatan, asumsi, maupun permintaan yang disampaikan pihak lain harus ditempatkan sebagai argumentasi pihak yang berkepentingan, bukan seolah-olah sebagai fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
PUTUSAN PENGADILAN MENJADI JAWABAN
Kuasa hukum Toyang menyatakan putusan tersebut merupakan jawaban melalui mekanisme hukum terhadap polemik yang selama ini berkembang.
“Sejak awal kami memilih membuktikan persoalan ini di hadapan pengadilan. Silakan siapa pun berpendapat, tetapi pendapat seorang kuasa hukum tidak dapat menggantikan putusan hakim. Ketika pengadilan telah memeriksa bukti dan mengabulkan permohonan Toyang, maka fakta hukum itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat secara utuh,” tutur Uda Reza sapaan Kuasa Hukum Toyang.
Menurut pihak Toyang, surat yang disampaikan kuasa hukum Pardi pada prinsipnya juga tidak memiliki kekuatan untuk secara sepihak “membatalkan” perkara yang sedang diperiksa.
Permohonan Toyang tidak batal hanya karena ada pihak lain mengirimkan surat kepada pengadilan. Terbukti proses hukum tetap berjalan dan pengadilan kemudian menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut.
IDENTITAS DAN RANGKAIAN DOKUMEN PENDIDIKAN HARUS DIBACA BERDASARKAN PUTUSAN
Polemik selama ini antara lain berkembang karena terdapat perbedaan pencatatan nama pada rangkaian dokumen pendidikan Toyang, termasuk nama yang tercantum pada jenjang pendidikan sebelumnya hingga dokumen pendidikan kesetaraan Paket C.
Menurut kuasa hukum Toyang, persoalan tersebut justru menjadi alasan ditempuhnya jalur pengadilan agar terdapat kepastian hukum mengenai identitas dan keterkaitan dokumen yang dipersoalkan.
Apabila amar putusan PN Cikarang secara tegas menetapkan bahwa nama-nama yang tercantum dalam rangkaian dokumen pendidikan tersebut merujuk kepada orang yang sama, yakni Toyang, maka isi amar itulah yang harus dikutip secara utuh dan tidak boleh dipelintir menjadi seolah-olah pengadilan menyatakan sesuatu yang berbeda.
Karena itu, masyarakat dan media diminta membedakan secara tegas antara dugaan, keberatan pihak lawan, surat kuasa hukum, surat administratif, alat bukti dan amar putusan pengadilan. Kelima hal tersebut mempunyai kedudukan yang berbeda.
JANGAN BANGUN PENGADILAN DI RUANG PUBLIK
Kuasa hukum Toyang juga meminta semua pihak menghormati independensi Pengadilan Negeri Cikarang.
“Jangan membangun pengadilan sendiri melalui opini publik. Jangan pula sebuah surat dari pihak yang berkepentingan diposisikan seolah-olah mampu menentukan apa yang harus diputus hakim. Pengadilan telah menjalankan kewenangannya dan permohonan Toyang telah dikabulkan,” ujar Reza secara tegas.
Pihak Toyang menilai pemberitaan setelah adanya putusan harus memberikan ruang yang seimbang terhadap perkembangan hukum terbaru.
Jika sebelumnya publik diberi informasi panjang mengenai keraguan terhadap dokumen Toyang dan permintaan kuasa hukum Pardi kepada pengadilan, maka ketika pengadilan telah menjatuhkan putusan, hasil putusan tersebut juga wajib memperoleh ruang pemberitaan yang proporsional agar masyarakat tidak menerima informasi yang terpotong.
KUASA HUKUM TOYANG: KAMI MENJAWAB DENGAN BUKTI DAN PUTUSAN
Kuasa hukum Toyang menegaskan pihaknya tidak berkepentingan menyerang pribadi Pardi maupun profesi advokat yang mendampinginya.
Yang diluruskan adalah narasi hukumnya.
“Silakan kuasa hukum Pardi menyampaikan argumentasi. Itu merupakan haknya sebagai advokat. Kami pun mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan fakta,” tambahnya.
“Perbedaannya, hari ini kami tidak sedang berbicara berdasarkan asumsi. Permohonan yang kami ajukan telah diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang,” tukasnya.
Menurut pihak Toyang, putusan tersebut sekaligus menunjukan bahwa surat maupun keberatan yang sebelumnya disampaikan pihak lain tidak serta-merta menggugurkan atau membatalkan permohonan Toyang.
Pihak Toyang mengajak insan pers menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap menjunjung prinsip verifikasi, keberimbangan dan akurasi.
Pemberitaan mengenai perkara hukum, khususnya yang menyangkut kontestasi demokrasi desa, semestinya membedakan dengan jelas antara pernyataan narasumber dan fakta yang telah diputus pengadilan.
Karena itu, apabila pemberitaan sebelumnya menampilkan secara luas pendapat dan surat kuasa hukum Pardi mengenai dokumen Toyang, maka perkembangan berupa dikabulkannya permohonan Toyang oleh Pengadilan Negeri Cikarang juga patut disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan berimbang.
PUTUSAN, BUKAN OPINI, YANG BERBICARA
Perkara ini memberikan pelajaran bahwa perbedaan pendapat hukum semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum, bukan perang opini.
Surat dapat dibuat. Argumentasi dapat disampaikan. Keberatan dapat diajukan. Pernyataan kepada media juga dapat diberikan, tetapi tidak satu pun dari hal tersebut dapat menggantikan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
Dan ketika Pengadilan Negeri Cikarang telah mengabulkan permohonan Toyang, maka perkembangan tersebut merupakan fakta hukum yang tidak boleh dihilangkan dari informasi yang diterima masyarakat.
