Nasional, SIBER88.CO.ID_Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga menyebut sejumlah menteri yang menurutnya layak didepak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu yang ia sebutkan adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Maves), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Kordinator PPKM Jawa dan Bali.
Jamiluddin menilai bahwa kinerja sejumlah menteri yang menangani pandemi Covid-19 tidak memuaskan.
“Menteri yang langsung menangani Covid-19 juga selayaknya di-reshuffle,” ungkapnya pada Minggu, 22 Agustus 2021, dilansir dari GenPI.co.
Selain Luhut, Dosen Universitas Esa Unggul itu juga menyebutkan nama-nama menteri lain yang memang tugasnya dekat dengan penanganan Covid-19.
“Menko Meanives Luhut Binsar panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin termasuk yang layak di-reshuffle,” ungkapnya.
Menurut Jamiluddin, para menteri ini harus bertanggung jawab atas berlarutnya penanganan Covid-19.
Selain itu, ia juga menilai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johni G Plate layak diganti.
“Menteri ini harusnya bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19,” katanya.
Selain empat menteri di atas, Jamiluddin juga menyoroti menteri yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan.
Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah pantas diganti karena tak mampu mengerem banyaknya PHK dan karyawan yang dirumahkan.
“Dia juga tak ada inovasi untuk mencari solusi meningkatnya pengangguran di tanah air,” jelasnya.
Jamiluddin menerangkan bahwa para menteri tersebut itu sebaiknya di-reshuffle agar kinerja kabinet Jokowi berpeluang terdongkrak kembali.
“Pilihan itu memang berat bagi Presiden Jokowi, tapi itulah pilihan untuk menyelamatkan negeri tercinta dari pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Jamiluddin menyinggung bahwa kinerja kabinet Jokowi dinilai sudah tidak memuaskan masyarakat.
Menurutnya, hal itu sering ditunjukkan dari hasil beberapa lembaga survei belakangan ini.
“Penanganan pandemi Covid-19 bahkan dinilai paling buruk. Koordinasi antar menteri tidak berjalan baik hingga penanganan Covid-19 tidak memuaskan masyarakat,” ujar Jamiluddin.
red***