Bogor  

Rambu Jalan Seharga 2 Juta di Desa Muktiwari, Ada apa Dengan Kejaksaan dan BPK?

Bekasi Jabar, SIBER88.CO.ID_ Kurun waktu 2023, Desa Muktiwari telah mengalokasikan dana sebesar Rp.50.000.000 untuk program pemasangan rambu jalan diwilayahnya.

Namun, setelah KP3D menkonfirmasi hal tersebut kepada kaur Perencana desa Muktiwari – Cibitung, ditemukan bahwa hanya 25 titik rambu jalan yang berhasil dipasang.

Lebih lanjut, Kaur Perencana Desa Muktiwari juga menyatakan bahwa program pemasangan rambu jalan ini merupakan permintaan dari oknum wartawan atau media lokal.

Hal ini menambah kompleksitas dalam pemahaman terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Menurut Ketu umum KP3D (Komite Pemuda Peduli Pembangunan) Desa PSF Parulian Hutahaean, bahwa alokasi dana sebesar itu memang tergolong cukup besar untuk program pemasangan rambu jalan di tingkat desa.

Namun, lanjut dia,dengan hanya 25 titik rambu jalan yang berhasil terpasang, pertanyaan muncul tentang efisiensi penggunaan dana tersebut.

Hal ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang patut dipertimbangkan oleh masyarakat.

Pertama, mengapa sebuah program yang seharusnya menjadi bagian dari rencana pembangunan desa harus diinisiasi oleh pihak eksternal seperti media atau wartawan? Kedua, apakah anggaran sebesar 50 juta rupiah sudah diprioritaskan dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur mendasar di Desa Muktiwari Cibitung ?

“Apakah mungkin pagu anggaran rambu jalan direalisasikan dalam bentuk nama-nama jalan seharga 2 juta rupiah/satu nama jalan ? Ini tidak Wajar,” tegas Ketum K P3 D yang akrab di Panggil Bung Rully,Rabu(17/4/2024).

“Yang lebih anehnya lagi, kenapa ada pemasangan rambu jalan sebanyak 9 titik secara tiba-tiba 4 hari menjelang takbiran bergema? Apakah karena sekitar akhir Maret KP3D angkat bicara dan Kaur Perencana mendatangi basecamp KP3D dan mengakuinya? Ini membingungkan,” heran Ketum KP3D.

Sampai dengan saat ini belum ada klarifikasi dari Kepala Desa Muktiwari Cibitung secara tegas untuk menjelaskan secara terperinci mengenai penggunaan anggaran ini kepada masyarakat.

Selanjutnya Ketua Umum KP3D menyayangkan hal tersebut dan meminta BPD Desa Muktiwari untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta memberikan alasan di balik keputusan tersebut dan memastikan bahwa setiap rupiah dari dana publik digunakan seefisien mungkin.

Ia juga menambahkan, dalam konteks ini, partisipasi serta pengawasan masyarakat sangatlah penting.

Dia mendorong warga Muktiwari untuk bertanya dan berkontribusi dalam proses evaluasi dan perbaikan agar penggunaan dana publik dapat lebih transparan dan akuntabel.

Penulis : Rian Herdiansah
Editor : Badruzzaman